Layanan Pos Aduan Rumah Susun/Apartemen

Banyak masalah di apartemen berakar pada penegakan hukum yang berbeda terhadap Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) P3SRS, dan Peraturan Gubernur/Daerah setempat. Kami, bekerja sama dengan Asosiasi Penghuni Rumah Susun Seluruh Indonesia (APERSSI) menyediakan layanan pos aduan dan konsultasi untuk berbagai isu, termasuk:

Sengketa Biaya (IPL/Service Charge) : biaya pengelolaan tanpa dasar, tidak transparan, atau tidak sesuai dengan fasilitas yang diberikan.
Permasalahan P3SRS : Adanya dugaan maladministrasi, ketidakberesan dalam pemilihan pengurus, atau P3SRS yang tidak kunjung dibentuk oleh Pelaku Pembangunan.
Fasilitas Umum & Bersama : Perubahan denah, pemeliharaan gedung yang buruk, kerusakan fasilitas vital, atau akses yang dibatasi secara tidak sah.
Pelanggaran Hak Hunian : Adanya intimidasi, ancaman pemutusan listrik/air sepihak, atau larangan sewa-menyewa tanpa dasar hukum yang kuat.
Perselisihan dengan Pelaku Pembangunan : Masalah terkait serah terima unit, strata title (Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun/SHMSRS), atau wanprestasi termasuk sengketa Pailit.

Kami tidak hanya memberikan konsultasi hukum, namun juga menganalisis akar masalah secara hukum dan menyusun strategi penyelesaian yang efektif. Adapun ruang lingkup advokasi yang dapat kami tawarkan seperti Analisis Dokumen Hukum, Mediasi dan Negosiasi, mengajukan Surat Somasi, Pendampingan Litigasi, Pendampingan ke Dinas Terkait.

Jangan biarkan hak Anda sebagai pemilik atau penghuni terabaikan. Dapatkan kepastian dan solusi hukum yang adil.

Butuh Solusi Hukum?
Konsultasikan Sekarang 

Kami tim advokat berpengalaman siap membantu Anda memberikan konsultasi secara profesional berkaitan persoalan hukum yang Anda hadapi.

Konsultasi awal merupakan langkah yang tepat sebelum permasalahan hukum berkembang lebih jauh

*Kami akan menghubungi Anda dalam 1x24 jam kerja

Partner Terbaik Kami

Syamsul Munir, SHI., MH

Keahlian:
Hukum Pidana, Hukum Perdata,
Hukum Strata Title (Apartemen).

Syamsul Munir adalah pendiri sekaligus Managing Partner Law Firm Syamsul Munir & Partners. Lulusan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta serta Magister Hukum Universitas Jayabaya ini berfokus pada Perdata, Pidana, Corporate Law, dan Apartemen sejak 2015. Sebagai mediator bersertifikat dengan pengalaman lebih dari 15 tahun, ia memimpin penyelesaian sengketa properti dan konsumen. Ia juga pernah menjabat Wakil Ketua Umum DPP APSI dan saat ini menjabat sebagai Wasekjen DPP PERADI Pergerakan.

Fauzi, S.H., M.H.

Keahlian:
Hukum Korporasi, Energi & Sumber Daya Alam,
Kepailitan, dan Kebijakan Hukum Nasional.

Fauzi adalah Advokat Senior di Law Firm Syamsul Munir & Partners dengan spesialisasi pada sektor Energi dan Sumber Daya Alam. Berlisensi sebagai Advokat PERADI dan Kurator, ia berpengalaman dalam menangani kontrak pengangkutan laut, restrukturisasi perusahaan, serta kepailitan. Ia juga berperan sebagai anggota Tim Perumus Undang-Undang Bantuan Hukum Kemenkumham RI. Dengan pengalaman studi banding di Victoria Legal Aid, Australia, Fauzi membawa perspektif global dalam praktik hukum nasional.

Rio Arif Wicaksono, S.H.

Keahlian:
Hukum Ketenagakerjaan, Agraria,
Perdata, dan Keluarga.

Rio Arif Wicaksono adalah Senior Partner di Law Firm Syamsul Munir & Partners. Lulusan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini dikenal atas dedikasinya dalam menangani perkara perburuhan dan ketenagakerjaan. Dengan pengalaman lebih dari satu dekade, ia juga menangani sengketa tanah, agraria, dan hukum keluarga. Sebagai advokat yang aktif di berbagai lembaga sosial dan NGO, Rio berkomitmen memperjuangkan hak-hak masyarakat melalui pendekatan hukum yang humanis dan berkeadilan.

Ivan Hendra Luckyta, S.H.

Keahlian:
Hukum Perdata, Korporasi, Sengketa Properti,
Kontrak Bisnis, dan HAM.

Ivan Hendra Luckyta adalah Senior Associate di Law Firm Syamsul Munir & Partners. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini memiliki pengalaman luas di bidang korporasi, konstruksi, dan pertanahan. Ia telah berperan sebagai penasihat hukum bagi perusahaan logistik, pariwisata, dan properti. Selain praktik hukum, Ivan juga aktif dalam advokasi hak asasi manusia serta menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Komnas Pilkada Independen, menunjukkan keseimbangan antara keahlian hukum dan dedikasi sosial.

Ridwan Darmawan, S.H., M.H., M.IP.

Keahlian:
Hukum Konstitusi, Pemilu (PHPU), HAM,
Hukum Agraria & Lingkungan.

Ridwan Darmawan adalah Senior Partner di Law Firm Syamsul Munir & Partners serta pendiri Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS). Berpengalaman lebih dari 15 tahun dalam Hukum Konstitusi dan Hak Asasi Manusia, ia terlibat dalam berbagai perkara penting di Mahkamah Konstitusi. Dengan latar belakang Magister Hukum dan Ilmu Pemerintahan, Ridwan dikenal atas kontribusinya dalam advokasi publik, judicial review, dan sengketa hak ulayat yang berdampak pada kebijakan nasional.

Siti Romlah, S.H., M.H.

Keahlian:
Korporasi, Ekonomi Syariah,
Properti (Strata Title), Kekayaan Intelektual.

Siti Romlah adalah Junior Advokat di Law Firm Syamsul Munir & Partners. Lulusan Magister Hukum Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan predikat sempurna ini berfokus pada Hukum Syariah, Perusahaan, dan Kekayaan Intelektual. Ia berperan sebagai Legal Administrator Retainer di PPPSRS Mangga Dua Court dan Direktur Advokasi Lembaga Juris Polis Institute. Dengan keahliannya dalam perizinan OSS-RBA dan penyusunan kontrak kemitraan, Siti menjadi representasi generasi baru advokat perempuan profesional.