Penjarahan tidak diatur secara spesifik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai tindak pidana tersendiri. Namun, pada dasarnya penjarahan adalah bentuk kejahatan serius yang diakomodasi oleh pasal-pasal tentang pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan. Penjarahan kerap terjadi dalam situasi tidak terduga, seperti kerusuhan, bencana alam, atau konflik sosial, di mana masyarakat mengambil properti milik orang lain secara massal dan terang-terangan. Praktik ini menunjukkan kegagalan tatanan sosial dan hukum, di mana penegakan hukum menjadi sulit karena pelakunya seringkali tak teridentifikasi secara jelas.
Dalam Hukum Indonesia, para pelaku penjarahan dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 363 ayat 2e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pencurian dengan pemberatan. Salah satu unsur penting dalam pasal ini adalah “pencurian yang dilakukan dalam keadaan ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, huru-hara, atau bahaya perang.” Jika dilihat dalam konteks penjarahan, situasi-situasi ini jelas relevan karena penjarahan sering terjadi saat keadaan darurat. Hukuman yang mengancam adalah pidana penjara paling lama tujuh tahun. Pasal ini menegaskan bahwa mengambil barang milik orang lain saat mereka sedang menghadapi musibah atau keadaan sulit adalah tindakan yang sangat dikecam dan diberi sanksi tegas oleh hukum.
Penjarahan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, ancaman pidana dapat menjadi lebih berat. Pasal 363 ayat 4e mengatur tentang pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Penjarahan yang umumnya dilakukan oleh sekelompok orang, secara otomatis memenuhi unsur ini. Kesepakatan atau “bersekutu” yang dimaksud tidak perlu formal, cukup dengan adanya kesadaran bersama untuk melakukan perbuatan tersebut. Penegakan hukum yang kuat sangat penting dalam kasus seperti ini untuk mencegah aksi serupa di masa depan.
Penjarahan bisa bergeser menjadi tindak pidana yang lebih serius, yaitu pencurian dengan kekerasan. Jika para pelaku menggunakan kekerasan, baik untuk mengambil barang maupun untuk mempertahankan barang yang telah diambil, mereka dapat dijerat dengan Pasal 365 KUHP. Kekerasan yang dimaksud bisa berupa ancaman atau bahkan tindakan fisik yang melukai korban. Ancaman pidana untuk perbuatan ini lebih berat, yaitu penjara paling lama sembilan tahun. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memandang serius setiap penggunaan kekerasan dalam perbuatan kriminal.
Tidak ada justifikasi untuk membenarkan tindakan penjarahan. Namun, motif di balik penjarahan tidak selalu karena niat jahat semata. Pada situasi bencana, ada individu yang terpaksa mengambil makanan, air, atau obat-obatan hanya untuk bertahan hidup. Hukum pidana memang tidak membedakan motif tersebut secara eksplisit, namun dalam praktiknya, hakim memiliki ruang untuk mempertimbangkan konteks kemanusiaan ini. Faktor ini bisa menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan vonis, tetapi bukan berarti tindakan kriminal tersebut bisa dibenarkan. Penjarahan yang didorong oleh keputusasaan adalah cerminan dari kegagalan sistem untuk melindungi dan menjamin kebutuhan dasar masyarakat saat krisis.
Melihat kilas balik aksi penjarahan massal belum lama ini yang dipicu oleh kemarahan warga terhadap pejabat negara, motif dari warga melakukan penjarahan merupakan puncak dari kekecewaan publik yang terakumulasi. Bukan sekadar kejahatan murni, penjarahan semacam ini memiliki dimensi sosial dan politik yang kuat. Tindakan ini bisa menjadi ekspresi putus asa warga yang merasa hak-haknya diabaikan, atau merasa bahwa pejabat telah gagal menjalankan tugasnya dan justru memperkaya diri sendiri. Bangunan atau properti yang menjadi sasaran penjarahan seringkali merupakan simbol dari kekuasaan atau ketidakadilan yang dirasakan, seperti kantor pemerintahan atau rumah mewah milik pejabat. Meskipun secara hukum tindakan ini tetap melanggar pasal tentang pencurian dengan pemberatan, bagi sebagian masyarakat penjarahan ini justru dianggap sebagai bentuk ‘keadilan’ yang mereka ciptakan sendiri, saat proses hukum formal dianggap tak lagi efektif.
Pada akhirnya, penjarahan tetap menimbulkan luka yang mendalam bagi para korban. Tidak hanya kerugian materiil, tetapi juga trauma dan ketidakamanan yang sulit dipulihkan. Mengembalikan barang yang dicuri memang bisa meringankan beban, namun tidak akan menghapus tuntutan hukum yang telah diajukan. Tindakan penjarahan, di samping merusak tatanan sosial, juga meruntuhkan rasa percaya antar sesama di tengah situasi yang sudah sulit.
Penegakan hukum yang adil dan tegas adalah hal paling esensial dalam mencegah tindak pidana serupa. Namun, pendekatan ini harus diimbangi dengan upaya kemanusiaan yang lebih luas. Pemerintah dan lembaga sosial perlu sigap dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak, sehingga tidak ada lagi yang merasa terpaksa menjarah hanya demi bertahan hidup. Dengan demikian, penegakan hukum dan perlindungan sosial dapat berjalan beriringan, menciptakan masyarakat yang lebih beradab dan saling peduli bahkan dalam kondisi terburuk.
