Masyarakat yang merasa dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan dapat mencari keadilan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun, dalam praktiknya, kemenangan di pengadilan sering kali hanya berhenti di atas kertas apabila pejabat terkait mangkir atau menunda-nunda pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Menjawab persoalan tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 280/PUU-XXIV/2026 resmi memaknai ulang ketentuan Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 51 Tahun 2009 (Peradilan Tata Usaha Negara), dengan memangkas masa tunggu pelaksanaan putusan secara signifikan..
Perubahan ini berawal dari permohonan Nahason Asso dan Wenius Hesegem yang merasa haknya sebagai kepala kampung tidak dipulihkan meskipun telah memenangkan sengketa tata usaha negara. Keduanya sebelumnya menggugat keputusan Bupati Yahukimo dan telah memperoleh putusan yang menguntungkan hingga tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung (MA). Menurut para pemohon, putusan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pejabat terkait sehingga mereka harus menunggu dalam jangka waktu yang panjang untuk mengajukan permohonan pelaksanaan putusan. Lamanya tenggang waktu eksekusi sebelumnya dinilai berpotensi menghambat kepastian hukum dan mengabaikan hak pemulihan bagi pihak yang dirugikan. MK memandang bahwa kepatuhan pejabat tata usaha negara terhadap putusan pengadilan merupakan pilar utama dalam negara hukum.
Apa Saja Perubahan Aturannya?
Putusan MK berkaitan dengan Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. MK tidak mengubah teks undang-undang secara langsung, melainkan memaknai frasa ‘60 hari kerja’ menjadi ‘14 hari kerja’ dan frasa ‘90 hari kerja’ menjadi ‘21 hari kerja’.
Berikut adalah tabel komparasi perubahan hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 280/PUU-XXIV/2026 terkait pemangkasan tenggang waktu eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN):
Tabel Perubahan Masa Tunggu Eksekusi Putusan PTUN
| Parameter | Ketentuan Lama | Ketentuan Baru | Konsekuensi & Akibat Hukum |
| Kewajiban Mencabut KTUN (Pasal 116 ayat (2) jo. Pasal 97 ayat (9) huruf a) | 60 hari kerja sejak putusan inkracht diterima. | 14 hari kerja sejak putusan inkracht nditerima. | Apabila dalam 14 hari kerja pejabat tidak mencabut keputusan yang disengketakan, maka KTUN tersebut secara hukum batal / tidak lagi mempunyai kekuatan hukum. |
| Kewajiban Menerbitkan KTUN Baru / Pengganti (Pasal 116 ayat (3) jo. Pasal 97 ayat (9) huruf b & c) | 90 hari kerja sejak putusan inkracht diterima. | 21 hari kerja sejak inkracht diterima. | Apabila dalam 21 hari kerja pejabat tidak menerbitkan KTUN baru/pengganti, penggugat berhak langsung mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan. |
Perlu dipahami bahwa ketentuan 14 hari dan 21 hari kerja tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Batas 14 hari berlaku untuk kewajiban mencabut keputusan, sedangkan batas 21 hari berlaku untuk kewajiban menerbitkan keputusan baru atau keputusan yang seharusnya diterbitkan. Jadi, perubahan ini bukan berarti seluruh keputusan pemerintahan harus diselesaikan dalam waktu 14 hari.
Apa Rasio Decendi Pemangkasan Waktu Pelaksanaan Putusan ini Oleh MK?
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 280/PUU-XXIV/2026 menjadi langkah penting dalam memperkuat kepastian hukum bagi masyarakat yang memenangkan sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mayoritas hakim menilai bahwa jangka waktu sebelumnya terlalu panjang dan berpotensi menghambat pemulihan hak masyarakat. Oleh karena itu, MK mengubah batas waktu dalam Pasal 116 ayat (2) dari 60 menjadi 14 hari kerja dan Pasal 116 ayat (3) dari 90 menjadi 21 hari kerja. Sementara itu, Hakim Daniel Yusmic P. Foekh melalui Concurring Opinion menyetujui perlunya perubahan aturan tersebut, tetapi memiliki pertimbangan bahwa penentuan jangka waktu harus memperhatikan kompleksitas administrasi pemerintahan, termasuk koordinasi antarlembaga dan keterlibatan pihak ketiga. Menurutnya, penentuan durasi yang tepat sebaiknya diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa percepatan pemberian keadilan kepada masyarakat perlu diimbangi dengan pertimbangan realistis mengenai pelaksanaan putusan oleh pemerintah.
Apakah Pejabat yang Tidak Melaksanakan Putusan Bisa Dikenai Sanksi?
Jawabannya, bisa. Hal ini telah diatur dalam Pasal 116 ayat (4) sampai dengan ayat (7) UU Nomor 51 Tahun 2009. Pejabat yang tidak melaksanakan putusan dapat dikenai upaya paksa berupa uang paksa dan/atau sanksi administratif. Namun, sanksi tersebut tidak otomatis dijatuhkan begitu batas waktu berakhir; penerapannya tetap mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku. Selain itu, berdasarkan ayat (5), pejabat yang tidak melaksanakan putusan dapat diumumkan melalui media massa cetak setempat. Ketua pengadilan juga dapat menyampaikan persoalan tersebut kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.
Meskipun demikian, sanksi tersebut tidak berarti setiap pejabat otomatis langsung dikenai denda atau diberhentikan setelah melewati batas waktu. Pasal 116 ayat (7) menyatakan bahwa besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, serta tata cara pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penerapan sanksi tetap harus memperhatikan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Pasal tersebut juga tidak secara langsung menetapkan sanksi pidana bagi pejabat yang tidak melaksanakan putusan.
Mengapa Perubahan Ini Penting bagi Masyarakat?
Pemangkasan batas waktu pelaksanaan putusan PTUN diharapkan dapat mendorong pejabat pemerintahan lebih patuh terhadap putusan pengadilan. Perubahan ini juga memperkuat kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.
Perubahan ini mempercepat pelaksanaan putusan PTUN, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada kepatuhan pejabat dan penegakan sanksi. Pada akhirnya, putusan pengadilan harus benar-benar dilaksanakan agar hak masyarakat yang menang tidak berhenti sebagai kemenangan di atas kertas.
